Jelang Verifikasi Penilaian KKS 2024, Pemkab Barru Gelar Rapat Lintas Sektoral

BARRU - Pemerintah Kabupaten Barru menggelar Rapat Koordinasi Lintas Sektoral Pelaksanaan Kabupaten kota Sehat (KKS) Kabupaten Barru Tahun 2024 di Ruang Data Kantor Bupati Barru, Kamis (21/11/2024).

Plh.Sekretaris Daerah Kabupaten Barru A.Syarifuddin yang membuka kegiatan ini mengungkapkan, Rakor KKS hari ini adalah momentum penting untuk menyusun langkah-langkah strategis dalam mencapai tujuan bersama, yaitu terutama untuk meningkatkan kualitas kesehatan dan kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Barru.

Baca juga: Plt Gubernur Sulsel Gelar Pertemuan Seluruh Pejabat Struktural dan Fungsional

Dikatakan, dalam tiga periode terakhir, alhamdulillah Kab.Barru telah berhasil memperoleh penghargaan KKS dengan predikat terbaik atau predikat swasti saba wistara, dan pada periode penilaian tahun lalu, Kabupaten Barru berhasil memperoleh nilai tertinggi di Provinsi Sulawesi Selatan.

Dari capaian ini, Lanjut A.Syarifuddin, hal ini tentu saja akan menjadi motivasi tersendiri bagi kita untuk mempertahankan bahkan lebih meningkatkan lagi kualitas penyelenggaraan KKS di Kab.Barru. 

Baca juga: Baca Opini Publik, Bupati Barru Respon Dengan Sidak RSUD Barru

Pada kesempatan ini, Plh.Sekda menuturkan, bahwa Tantangan pelaksanaan kabupaten sehat di Kabupaten Barru tahun ini semakin berat, karena disamping kita harus mempertahankan capaian yang sudah bagus pada periode yang lalu, disisi lain kita juga harus menyesuaikan dengan perubahan juknis dan perubahan indikator penilaian yang terbaru. 

Dijelaskan, untuk aspek kelembagaan, berdasarkan juknis terbaru, minimal 80 persen Forum Kabupaten Kota Sehat mulai dari Tingkat kabupaten, kecamatan, hingga desa kelurahan harus menyiapkan bukti dukung pelaksanaan kegiatan forum.

Baca juga: Bupati Barru Tanda Tangani MoU dengan Pertanahan

" Bukti dukung itu meliputi Surat Keputusan terkait kelembagaan forum, rencana kerja forum termasuk rencana kerja tim Pembina selama tahun 2023 dan tahun 2024, tagging anggaran yang digunakan, serta dokumentasi pelaksanaan kegiatan KKS selama dua tahun terakhir ", jelasnya.

Baca juga: Kasdam Hasanuddin Buka RAT ke-52 Puskop Kartika Hasanuddin

" dari aspek pelaksanaan 9 tatanan kabupaten sehat di Kab.Barru, saya mengharapkan peran aktif dari masing-masing perangkat daerah dan instansi penanggungjawab tatanan untuk mencermati dan mempersiapkan bukti dukung pencapaian indikator penilaian berdasarkan petunjuk tekhnis yang terbaru ", tambahnya.

Plh.Sekda berharap melalui rapat koordinasi ini, perangkat daerah pengampu tatanan, pihak pemerintah kecamatan, serta pemerintah desa dan kelurahan untuk menginventarisir inovasi-inovasi yang mendukung  pelaksanaan kabupaten sehat di Kabupaten Barru sebagai salah satu aspek penting yang menjadi indikator penilaian. 

Baca juga: Bupati Barru Sampaikan Terimakasi Pada Pembina Maupun Pembantu Kolektor dalam Peningkatan PAD Melalui PBB

" Saya juga ingin menekankan perlunya sinergi dan kolaborasi yang baik antar instansi dan perangkat daerah penanggung jawab tatanan, mengingat setiap tatanan Kabupaten/kota sehat diampu oleh dua atau lebih  perangkat daerah dan instansi serta harus didukung pelaksanaanya oleh pemerintah kecamatan, pemerintah desa/ kelurahan, pengurus forum dan segenap pemangku kepentingan melalui kerja-kerja yang terpadu ", tegas Plh.Sekda.

Diakhir sambutannya, kepada peserta rapat Ia mengingatkan untuk mengimplementasikan dan mengupayakan pelaksanaan KKS  ini secara serius sebagai bagian dari kerja nyata kita dalam meningkatkan derajat Kesehatan dan mensejahterakan masyarakat kabupaten barru secara  inklusif dan berkelanjutan. 

Hadir Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan atau yang mewakili, Pengurus Forum Kabupaten Kota Sehat Provinsi Sulawesi selatan, Kapolres Barru atau yang mewakili, Kepala kantor kementerian agama atau yang mewakili, Kepala Perangkat daerah penanggungjawab tatanan KKS, para Camat se-Kabupaten Barru, Pejabat administrator dan penjabat fungsional lingkup pemda Barru, Tim tekhnis KKS, pengurus Forum, pengurus PKK Kabupaten dan undangan lainnya.

(hpb/mhh)