Paripurna Ranperda Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD, Bupati Suardi Saleh Sampaikan Beberapa Hal

BARRU - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barru menggelar Rapat Paripurna penyampaian pendapat akhir fraksi dan pengambilan keputusan terhadap ranperda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022. 

Kegiatan rapat tersebut berlangsung di ruang rapat DPRD Barru Lantai II, Jln Sultan Hasanuddin, Kecamatan Barru, Barru, Sulsel, Senin (07/08/2023).

Baca juga: Bupati Suardi Saleh Hadiri Sidang Paripurna DPRD Barru Terkait Rancangan Perubahan KUA dan PPAS APBD Tahun 2022

Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Barru Lukman T didampingi Wakil Ketua I Kamil Ruddin dan Wakil Ketua II DPRD AFK Majid dan dihadiri para Anggota DPRD Barru, Forkopimda, Ketua Pengadilan Negeri Barru, Ketua Pengadilan Agama Barru, Kementerian Agama Kabupaten Barru, Asisten, Kepala OPD, Kabag, Camat serta  lurah dan Kepala Desa se-Kabupaten secara zoom.

Baca juga: Supriansa: Komisi III DPR RI Dukung Pengadaan Kapal Cepat di Wilayah Perbatasan

Bupati Barru Ir. H. Suardi Saleh, M.Si menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada pimpinan dan segenap anggota DPRD Kabupaten Barru sehingga Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Barru  TA. 2022 disetujui bersama.

Bupati Barru menyampaikan rasa syukur karena  proses dan tahapan-tahapan dalam pembahasan rancangan peraturan daerah tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Barru tahun 2022 mulai dari penyampaian dokumen, pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD  Kabupaten Barru, jawaban dan penjelasan  eksekutif fraksi dalam  penyampaian pendapat akhir  hingga proses pengambilan keputusan atas persetujuan atas ranperda menjadi perda  pengambilan keputusan terhadap ranperda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022 berjalan dengan baik.

Baca juga: Said Abdullah: APBN Sehat, Manfaat Berkali Lipat

Suardi Saleh menerangkan Rapat paripurna pengambilan keputusan atas persetujuan mengenai Ranperda ini diselenggarakan untuk memberikan dasar hukum yang jelas dan mewujudkan pertanggung jawaban yang taat pada peraturan perundang-undangan secara akuntabel, efektif, efisien dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Dirinya mengungkapkan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022 ini disusun dengan mengacu pada pelaksanaan program dan seluruh SKPD tahun anggaran 2022 dan telah diaudit oleh Badan Pemeriksaan Keuangan Provinsi Sulsel.

Baca juga: Tak Ingin Anggaran Terbuang Sia-Sia, Riezky Aprilia Minta Kementan Terbuka Soal Data

Alhamdulillah, Pemerintah Kabupaten Barru mendapatkan Opini Wajar tanpa pengecualian (WTP). Hal ini lah menjadi pedoman dalam melakukan perbaikan pengelolaan keuangan lebih komprehensif, demikian Bupati Barru dua periode ini melanjutkan sambutannya.

Baca juga: Bahas Anggaran Eselon I Kemenkeu, Sihar Sitorus: Perlu Ada Gambaran Implikasi Kebijakan di Masyarakat

Bupati Barru mengharapkan catatan - catatan strategis tentang laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD tahun 2022 ditindak lanjuti bersama sekaligus perumusan arah kebijakan umum dan percepatan pembangunan  melalui langkah strategis untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan umum, daya saing daerah dan kesejahteraan masyarakat secara bertahap dan berkelanjutan. Hal ini  tentunya membutuhkan sinergitas dan harmonisasi dari semua pemangku kepentingan.

"Saya menyampaikan dan apresiasi terhadap  fraksi-fraksi dan seluruh anggota Dewan yang terhormat dan telah memberikan masukan dan saran.Semoga hal ini menjadikan masukan yang sangat penting untuk memberikan masukan dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, "ucap Suardi Saleh.

"Dan kepada rekan-rekan anggota forum  Komunikasi Pimpinan Daerah atas dukungan dan kerjasama yang selama ini terjalin sehingga memberi andil terhadap tercapainya kinerja pemerintah Kabupaten Barru hingga saat ini, " sebut Suardi Saleh.

"Kedepannya tak henti-hentinya saya meminta seluruh jajaran OPD dan jajaran pemerintah Kabupaten Barru agar lebih meningkatkan kinerja dan upaya pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, "tutup Suardi Saleh.

(Hasyim/HIKPB)

Baca juga: Alimin Abdullah Minta KKP Diberikan Anggaran Proporsional